Skip to content

UNDIKSHA DENPASAR BALI TUGAS PKN

Juni 23, 2013

Gambar

  1. 1.      Sejarah rumusan, tujuan, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka (Republik Indonesia) :

Keterlibatan Jepang dalam perang dunia ke 2 membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Hal ini disebabkan bersamaan dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara, maka berakhir pula suatu sistem penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang.

Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang secara terus menerus menderita kekalahan perang dari Sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang diumumkan Perdana Mentri Kaiso tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (Teikoku Gikai) ke 85. Janji tersebut kemudian diumumkan deh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepala pemerintahan Jepang untuk Jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI yang diketuai oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam melaksanakan tugasnya dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia Sembilan dan panitia perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar Negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mr. Muhammad Yamin, pada siding BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar Negara sebagai berikut :

1)      Peri Kebangsaan

2)      Peri Kemanusiaan

3)      Peri Ketuhanan

4)      Peri Kerakyatan

5)      Kesejahteraan Rakyat

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan rancangan UUD itu, tercantum rumusan lima asas dasar Negara yang berbunyi sebagai berikut :

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)      Kebangsaan Persatuan Indonesia

1)      Rasa kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

2)      Kerakyatan yang dimpin oleh himah kebijaksaan dalam permusyawaratan Perwakilan

3)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  1. Mr. soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima adasar Negara, yaitu sebagai berikut:

1)      Paham Negara Kesatuan

2)      Perhubungan Negara dengan Agama

3)      Sistem Badan Permusyawaratan

4)      Sosialisaasi Negara

5)      Hubungan antar Bangsa

  1. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar Negara adalah sebagai berikut :

1)      Kebangsaan Indonesia

2)      Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3)      Mufakat atau demokrasi

4)      Kejesejhateraan sosial

5)      Ketuhanan yang berkebudayaan

Konsep dasar Negara yang diajukan oleh ir. Soekarno tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu Sila Kebangsaan dan Sila Internasionalisme diperas menjadi Socio Nationalisme; Sila Mufakat atau Demokratie dan Sila Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong.

  1. Panitia kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945, memberi usulan rumusan dasar Negara adalah sebagai berikut :

1)      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh himah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  1. Rumusan Akhir Pancasila yang ditetapkan tanggal 18 agustus 1945 dalam sidang PPKI memberi rumusan Pncasila sebagai berikut :

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)      Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh himah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar Negara, hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika merubah dasar Negara Pancasila sama dengan membubarkan Negara hasil proklamasi (Tap MPR No.XX/MPRS/1966).

Tujuan Pancasila dipergunakan sebagai dasar Negara untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah Negara yang mendasar. Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

  1. 2.      Sejarah Pembelajaran Pkn di Indonesia :

Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki isi dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut “Civis”; selanjutnya dari kata “Civis” ini dalam bahasa Inggris timbul kata “Civic” artinya mengenai warga Negara atau kewarganegaraan. Dari kata “Civic” lahir kata “Civics”, ilmu kewarganegaraan dan Civic Education, pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah civics dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably).

        Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada value inculcationdengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97) Pada tingkat Perguruan Tinggi berganti nama dengan istilah Pendidikan Kewiraan. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah berganti nama dengan nama PPKN. Hingga pada tahun 2003, semua tingkat pendidikan menggunakan nama dan kurikulum yang baru dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan hingga sampai saat ini. ( UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ).

Hal ini menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dalam mengembangkan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang ikut berpatisipasi dalam membangun bangsa.

  1. 3.      Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam UUD 1945 :

Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah

  1. Pasal 26 menjelaskan siapa warga negara; Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Hal-hal mengenai warga negara dan pendududk diatur dengan undang-undang.
  2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 27 menegaskan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul; Pasal 28 menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 A sampai dengan 28 J memuat beberapa hak azasi manusia.
  2. Kemerdekaan memeluk agama; Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
  3. Hak dan kewajiban membela Negara; Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
  4. Hak mendapat pendidikan; Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya ( ayat 2).
  5. Kesejahteraan sosial; Pasal 3 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 menyatakan :

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4)      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

 

  1. 4.      Pada saat sekarang Indonesia melaksanakan demokrasi langsung apakah hal tersebut sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara :

Menurut saya demokrasi langsung belum sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Hal itu dikarenakan sistem demokrasi kita bukanlah demokrasi langsung melainkan demokrasi perwakilan,  dimana hal tersebut tercantum dalam Pancasila yaitu pada sila keempat bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Didalam demokrasi Pancasila ini pimpinan eksekutif sejak mulai presiden hingga bupati dipilih oleh para wakil rakyat, yang sudah dipilih secara
demokratis oleh rakyat.

 

  1. 5.      Situasi dan kondisi keamanan Indonesia di bidang POLEKSUSBUDHAMNAS menurut saya belum terwujud dengan baik, dimana hal tersebut bisa kita lihat dari maraknya kasus-kasus yang terjadi di Negara kita. Sebagai contohnya yaitu kenaikan harga BBM. Terjadinya kenaikan harga BBM membuat para masyarakat maupun mahasiswa bertindak anarkis karena kecewa terhadap pemerintah terkait ungkapan kenaikan BBM, dengan adanya pendemontrasi maupun blokir jalan seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi ataupun mencari jalan keluar agar bisa mencapai kesepakatan dan tidak terjadi kericuhan di setiap daerah yang akan dapat merugikan orang banyak.

 

  1. 6.      Materi pokok pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :
  2. Hak asasi manusia,
  3. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia
  4. Bela Negara
  5. Demokrasi
  6. Wawasan nusantara
  7. Ketahanan nasional
  8. Politik dan strategi nasional

Materi tersebut dijadikan sebagai materi pokok pada Pkn dikarenakan dengan adanya materi pokok seperti itu diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri-dari perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu saling menghormati antar sesama, perilaku yang mendukung persatuan Indonesia dan bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam kebudayaan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan perorangan ataupun golongan dan mengatasi permasalahan yang ada dengan jalan musyawarah mufakat. Selain itu, berperilaku bela Negara yang tercermin dari ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara serta perilaku yang yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. 7.      Susunan kekuasaan Negara RI, menurut UUD 1945 sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen :

 

 

Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan

UUD 1945 Sebelum Amandemen

 

 

 

Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan

UUD 1945 Setelah Amandemen

 

Letak perbedaannya adalah

Sebelum amandemen :

Sebelum amandemen ke-4 lembaga tertinggi Negara adalah MPR seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyarawatan Rakyat. Adapun lembaga Tinggi Negara pada saat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung.

Sesudah amandemen :

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.

Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar.

 

  1. 8.      Sekarang banyak dibicarakan dan ditangani baik didaerah maupun dipusat tentang Korupsi disegala bidang. Pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu korupsi harus ditangani secara serius dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang orang tersebut dari kalangan apapun karena korupsi jelas merugikan Negara. Kerugian Negara berarti kerugian masyarakat, karena keuangan Negara seharusnya dipergunakan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian lain, apabila keuangan Negara diselewengkan atau dikorupsi oleh para penyelenggara Negara, berarti pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Itulah sebabnya banyak Negara yang tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya banyak yang miskin. Sebenarnya, perbuatan korupsi ini bukan saja merugikan Negara atau masyarakat saja, tetapi juga merugikan pelakunya. Pelaku tindak pidana korupsi bukan saja membawa dirinya masuk penjara, tetapi secara keimanan juga dapat membawanya masuk neraka. Sebab perbuatan korupsi merupakan perbuatan dosa yang bertentangan dengan norma agama.

 

  1. 9.      Perbedaan sistem pelaksanaan pemerintahan di negara barat dengan sistem pemerintahan Indonesia:

Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan.  Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris-lah yang masing-masing dianggap pelopornya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial antara lain ; Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, Indonesia dan Argentina. Sedangkan yang menganut sistem pemerintahan parlementer, antara lain ; Inggris, India, Jepang, Malaysia dan Australia.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak akan benar-benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Perancis sekarang ini. Negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

 

Tabel Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Amerika

No

Kategori

Indonesia

Amerika Serikat

Brazil

1

Bentuk negara

Kesatuan dengan otonomi luas.

Federal dengan 50 negara bagian dan 1 distrik.

Federal dengan 26 negara bagian dan 1 distrik federal

2

Bentuk Pemerintahan

Republik

Republik

Republik

3

Sistem Pemerintahan

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

4

Eksekutif

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.

5

Legislatif atau Parlemen

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Bikameral yaitu Kongres terdiri atas Senat dan The House of Representative.

Bikameral yaitu Kongres Nasional terdiri atas federal Senat dan The Chamber of Deputies.

6

Yudikatif

Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Supreme Court United States Court of Appeal Unite States District Country Court.

Supreme Federal Tribunal Higher Tribunal or Justice. Reginal Federal Tribunal.

 

  1. Pengertian wawasan nusantara, ketahanan nasional, geopolitik, geostrategi, yus soli dan yus sanguinis
  2. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dimana diperlukan keserasian antara wawasan buana, wawasan bahari, dengan wawasan dirgantara sebagai pengejawantahan segala dorongan (motives) dan rangsangan (drives) di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia yang memungkinkan penitikberatan (pengambeg paramartaan) pembinaan dan penggunaan di antara tiga wawasan tersebut, sehingga daya dan hasil guna secara nasional maupun kematraan dapat dipertinggi mengingat kondisi ruang dan waktu
  3. Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan seluruh kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya
  4. Geopolitik adalah singkatan dari geographical politic, yang diartikan sebagai ilmu bumi politik ( Political Geography).
  5. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya.
  6. Yus Soli adalah warga negara penduduk sebuah Negara atau bangsa yang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan Yus Sanguinis adalah warga negara penduduk sebuah Negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan

 

 

 

From → Uncategorized

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: